Buku Hukum Pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah: Konsep, Regulasi, Penegakan Hukum dan Studi Kasus membahas secara komprehensif berbagai aspek hukum pidana dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Buku ini menguraikan dasar-dasar hukum pidana pemilihan, mulai dari konsep, unsur tindak pidana, hingga pertanggungjawaban pidana dalam Pilkada, dengan tujuan menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.

Selain membahas teori dan regulasi Pilkada, buku ini juga menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana yang sering terjadi pada setiap tahapan pemilihan, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta peran lembaga pengawas dan penegak hukum dalam menangani pelanggaran pidana Pilkada. Pembahasan dilengkapi dengan studi kasus Pilkada Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 yang memberikan gambaran nyata mengenai tantangan penegakan hukum, seperti keterbatasan waktu, koordinasi antarlembaga, hingga perlindungan hak-hak demokrasi masyarakat.

Pada bagian akhir, buku ini menawarkan evaluasi dan gagasan reformasi hukum guna memperkuat integritas penyelenggaraan Pilkada. Penulis menekankan pentingnya regulasi yang jelas, penegakan hukum yang profesional, serta pencegahan politik uang dan penyalahgunaan kewenangan demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Buku ini diharapkan menjadi referensi akademik dan praktis bagi mahasiswa, peneliti, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami dinamika hukum pidana dalam Pilkada di Indonesia.