Di tengah krisis iklim, degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan disrupsi digital, tata kelola pemerintahan dituntut untuk bertransformasi. Buku Green Policy: Building a Humane and Environmentally Friendly Governance Paradigm menghadirkan kumpulan artikel kebijakan dari para akademisi dan analis kebijakan lintas negara Asia–Afrika yang menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kebijakan publik harus dirancang secara etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Buku ini mengangkat beragam studi kasus aktual, mulai dari pelestarian warisan budaya Pasar Cinde Palembang dan analisis eksternalitas pembangunan, keberlanjutan petani kopi Aceh melalui pendekatan good and green governance, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan dampaknya terhadap food waste, hingga strategi penanganan sampah laut dan mikroplastik dalam kerangka ekonomi biru. Selain itu, dibahas pula isu-isu kepemimpinan organisasi, reformasi birokrasi, perlindungan data biometrik di era identitas digital, efektivitas layanan publik berbasis elektronik, hingga urgensi kebijakan berbasis bukti menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui integrasi pendekatan etika bisnis, analisis kebijakan berbasis data, serta prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), buku ini menekankan pentingnya internalisasi nilai keberlanjutan dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Green policy tidak hanya dipahami sebagai kebijakan ramah lingkungan, tetapi sebagai paradigma tata kelola yang menempatkan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Karya ini menjadi kontribusi penting dalam pengembangan literatur kebijakan publik, khususnya dalam mendorong lahirnya model pemerintahan yang adaptif, transparan, dan bertanggung jawab terhadap generasi masa kini dan mendatang. Buku ini sangat relevan bagi akademisi, pembuat kebijakan, mahasiswa, serta pemerhati isu tata kelola dan pembangunan berkelanjutan.